AP
 |
| sumber : aryo hart |
Seorang pengunjuk rasa memperlihatkan simbol V saat melakukan aksinya di Kairo, Mesir, Jumat (28/1/2011), waktu setempat.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -
Pemerintah Mesir di bawah Presiden Hosni Mubarak memblokir Twitter dan Facebook menyusul pesan di jejaring sosial itu yang dikhawatirkan kian memprovokasi demonstran anti pemerintahan Mubarok yang 30 tahun lamanya berkuasa itu.
Pengamat Komunikasi dari Universitas Indonesia (UI) Effendi Ghazali ketika dikonfirmasi Tribunnews.com dari Jakarta, Sabtu (29/01/2011), menjelaskan, secara umum pemerintahan yang otoriter sangat terancam oleh social media seperti Facebook dan Twitter.
Ini disebabkan pesan yang disampaikan begitu cepat sampai ke pengguna Facebook dan Twitter yang lagi populer di masyarakat.
"Di Mesir ya, buktinya pemerintah Mesir berusaha betul mengganggu kelancaran hubungan internet tapi secara umum semua pemerintahan yang otoriter dan penuh pembohongan publik amat sangat terancam oleh social media seperti facebook dan twitter," kata Ghozali.
Di Indonesia, menurut Ghazali, kasus serupa bisa terjadi. Jejaring sosial bisa jadi ancaman bagi kewenangan pemerintah yang ada.
"Jika tidak percaya baca komentar-komentar di social media soal pemerintah Indonesia,' kata dia.
Dua negara di belahan Arab, Tunisia dan Mesir, dalam beberapa hari terakhir mencekam menyusul aksi massa yang menggulingkan pemerintahan di kedua negara itu. Rusuh sosial pertama kali terjadi di Tunisia membuat Presiden Ben Ali melarikan diri ke Arab Saudi
.
